DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Keputusan ini tertuang dalam putusan perkara nomor 62/PUU-XXII/2024, yang dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo di ruang sidang MK.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tidak sesuai dengan konstitusi.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus perkara permohonan pengujian materi Pasal 482 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terkait aturan batas waktu penyelesaian tindak pidana pemilu dengan hasil putusan tidak dapat diterima.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana Pengujian Materiil Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Pasal 416 Ayat 1 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh oleh Audrey G. Tangkudung, seorang wartawan, bersama empat rekannya yang berprofesi sebagai pegawai swasta.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Sepanjang tahun 2023, Mahkamah Konstitusi (MK) menangani 202 perkara pengujian undang-undang (UU) saja, tidak ada perkara lain yang diajukan. Dari 202 perkara itu, terdiri atas 19 perkara yang diregistrasi pada tahun 2022 dan 183 perkara yang diregistrasi tahun 2023.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) pastikan tetap solid dan tidak terpecah, meskipun ada beberapa anggotanya yang non-aktif karena masuk ke tim sukses salah satu pasangan calon capres-cawapres.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Organisasi Desa Bersatu mendatangi Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk beraudiensi terkait pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satu aspirasinya adalah mendesak DPR segera mengesahkan revisi UU Desa menjadi undang-undang sebelum 5 Desember 2023.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Netralitas Polri menjadi sorotan di tahun politik. Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti memastikan, bahwa netralitas Polri sudah jelas tertuang pada undang-undang Polri Nomor 2 Tahun 2002.
"Netralitas Polri adalah amanah UU Polri Nomor 2 Tahun 2002 pasal 28 ayat (1) dan (2), yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Polri pasal 5 huruf b, serta Aturan Kode Etik Polri pasal 4 huruf h Perpol Nomor 7 Tahun 2022," kata Poengky, Minggu (19/11/2023).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian menyatakan bahwa rencana revisi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (RUU Desa) hanya merupakan kepentingan politik calon legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk maju lagi menjelang Pemilu Serentak 2024 mendatang.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Mantan Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA), Azhari Cage, resmi mendaftar sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan (dapil) Aceh, di Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Jumat (12/5/2023).
DIALEKSIS.COM | Nasional - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari menyampaikan pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada) adalah arena konflik yang dianggap sah dan legal untuk meraih kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan. Hadirnya kompetisi dan konflik dalam pemilu terjadi karena kursi terbatas yang diperebutkan.
DIALEKSIS.COM | Dunia - Anggota parlemen di Yunani akan menyetujui rencana pelarangan spyware komersial menyusul penyadapan yang menargetkan pejabat senior pemerintah.
DIALEKSIS.COM | Hong Kong - Adrian Lau merupakan salah satu dari sedikit kandidat independen yang mengikuti Pemilu Dewan Legislatif Hong Kong pada Minggu (19/12/2021).
Pasca putusan MK, seleksi KIP (Aceh dan Kabupaten Kota) maupun Panwaslih (Aceh dan Kabupaten/Kota) menyesuaikan kembali ke UUPA.